makalah tentang Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Puji syukur saya
ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga
saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentang “Perjuangan Menghadapi
Ancaman Disintegrasi Bangsa”. Sebagai mata pelajaran Sejarah Indonesia.
Saya ucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan
bantuan dalam penyusunan tugas ini sehingga penyusunan makalah dapat dibuat
dengan sebaik-baiknya.
Dalam penyusunan
makalah ini saya menemui berbagai hambatan. Saya menyadari bahwa karya tulis
yang tersusun ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu saya
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan bermanfaat, demi
kesempurnaan makalah ini saya memohon ampun dan rahmat-Nya semoga makalah ini
dapat bermanfaat bagi kita semua.
Penyusun
A. Konflik
dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Ideologi
B. Pemberontakan
PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun
D. Gerakan
30 September 1965 (G30S/PKI)
E. Konflik
dan Pergolakan yang Berkaitan dengan Kepentingan (Vested Interest)
H. Pemberontakan
Republik Maluku Selatan (RNS)
I. Konflik
Pergolakan yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan
J. Pemberontakan
PRRI dan Permesta
K. Persoalan
Negara Federal dan BFO
Indonesia
adalah Negara yang terdiri dari 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik 1.340
suku bangsa, 6 agama resmi dan belum termasuk beragama aliran kepercayaan, serta
737 bahasa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas keberuntungan
bangsa kita yang hingga kini tetap bersatu dalam keberagaman meskipun berbagai
konflik dan pergolakan sempat berlangsung di masyarakat.
Dalam
sejarah republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar
bahkan pernah terjadi. Bila sudah begitu, lantas siapa pihak yang paling
dirugikan? Tak lain adalah masyarakat, bangsa kita sendiri. Karenanya dalam bab
ini kita akan pelajari beberapa pergolakan besar yang pernah yang pernah
berlangsung di dalam negeri kita akibat ketegangan politik selama rentang tahun
1948-1965.
Tahun
1948 ditandai dalam pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia
merdeka, yaitu pemberontakan PKI Madiun, sedangkan tahun 1965, merupakan tahun
di mana berlangsung G30S/PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti
ideologi Pancasila, mengapa penting hal ini kita kaji agar kita tahu, dan dapat
menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali. Di sinilah pentingnya
kita mempelajari sejarah.
Berdasarkan
latar belakang masalah di atas, kita dapat menarik rumusan masalah dalam sebagai
berikut:
1.
Membahas konflik dan pergolakan
yang berkaitan dengan ideologi
2.
Membahas konflik dan pergolakan
yang berkaitan dengan kepentingan (vested interst)
3.
Membahas konflik dan pergolakan
yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.
Menambahkan
wawasan para pembaca tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa
dan berbagai pergolakan yang terjadi tahun 1948-1965.
1.
Mengetahui berbagai konflik dan
pergolakan yang berkaitan dengan ideologi.
2.
Mengetahui pergolakan yang
berkaitan dengan kepentingan (vested inteset).
3.
Mengetahui berbagai konflik dan
pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.
A.
Konflik dan Pergolakan yang Berkaitan
dengan Ideologi
Pemberontakan
PKI Madiun, Pemberontakan DI/TII dan Peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung
oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung
dengan ideologi agama. Pemberontakan PKI (partai komunis Indonesia) Madiun. PKI
merupakan partai politik pertama sesudah proklamasi.
Menurut
Herbert Feith, seorang akademis Australia aliran politik besar yang terdapat di
Indonesia, setelah kemerdekaan (sejak pemilu 1955)terbagi lima kelompok:
1.
Nasionalisme radikal (diwakili
oleh PNI)
2.
Islam (Nu dan Masyumi)
3.
Komunis PKI
4.
Sosialisme demokrat (Partai
Sosialis Indonesia/PSI)
5.
Tradisional (Partai Indonesia
raya/PIR)
Kelompok
pada masa itu saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.
B.
Pemberontakan PKI (Partai Komunis
Indonesia) Madiun
Sejak
merdeka sampai tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang
dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini gerakan komunis harus bekerja sama dengan
kapitalis dalam menghadapi kekuasaan fasis. Awal September 1948 pemimpin PKI
dipegang Muso.
Pemerintahan
mengajak rakyat untuk memilih Sukarno-hatta atau Muso gerakan operasi militer
dan melakukan pembridelan terhadap beberapa surat kabar berhaluan komunis. Dan
hasilnya seluruh kekuatan pemberontakan dapat ditumpas dan kota medium dapat
direbut. Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI (Syarikat Islam)yang
mendapat pengaruh ISDV (Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging)
yang didirikan oleh HJFM.
Pada
tanggal 13 November 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada
tanggal 18 September 1948 Muso memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya
ingin mengubah dasar Negara Pancasila menjadi dasar komunis. Pemberontakan ini
menyebar hampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan
di tembak matinya Muso sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.
Pemberontakan
DI/TII bermula dari sebuah gerakan di Jawa yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo.
Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan
cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam.
1.
Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat
Pada
tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo karena tidak setuju terhadap isi perjanjian
renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI (Yogyakarta) ia dan anak buahnya
menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila
sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam
Indonesia dengan nama Darul Ialam (DI).
2.
Jawa Tengah
Pemberontakan
yang terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selam
agresi militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar
untuk masuk dalam TN. Namun setelah banyak anggotanya beserta anak buahnya melarikan
diri dan menyatakan bagian dari DI/TII.
3.
Sulawesi Selatan
30
April 1950, banyak pemuda Sulawesi yang tergabung dalam PRI Sulawesi ikut
bertempur untuk mempertahankan kota Surabaya. Yang dipimpin oleh Kahar Muzakar,
dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin APRIS (Angkatan Perang Republik
Indonesia Serikat) dan menuntut agar komando gerilya Sulawesi Selatan, dimasukkan
ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh
pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi
tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.
4.
Aceh
Pada
tanggal 20 September 1953, yang dipimpin oleh Daud Beureuh Gubernur Militer
Aceh, karena status Aceh sebagai daerah istimewa diturunkan menjadi sebuah
keresidenan di bawah provinsi Sumatera Utara ia lalu menyusun kekuatan dan
menyatakan dirinya bagian dari DI/TII.
5.
Kalimantan Selatan
Pada
tahun 1954, Ibnu Hajar di tangkap dan di hukum mati pada 22 Maret 1955 Ibnu
Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok
rakyat yang tertindas ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara
serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri
ditembak mati.
D.
Gerakan 30 September 1965
(G30S/PKI)
Pada
tanggal 30 September 1965 jam 03. 00 dini hari PKI melakukan pemberontakan yang
dipimpin oleh D.N. Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi mereka punya
tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan komunis-marxis. Setelah
jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan:
1.
Menginsafkan kesatuan-kesatuan
yang dimanfaatkan oleh PKI.
2.
Merebut studio RRI dan kantor
besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKD.
3.
Gerakan pembersih terhadap
tokoh-tokoh terlibat langsung akhirnya PKI dinyatakan partai terlarang.
E.
Konflik dan Pergolakan yang
Berkaitan dengan Kepentingan (Vested Interest)
Termasuk
dalam katagori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. vested
Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu
kelompok. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan
keberadaan pasukan KNIL atau tentara kerajaan Hindia Belanda, yang tidak mau
menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah- wilayah yang sebelumnya
mereka kuasai.
Dibentuk
oleh kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. ini adalah misi bersenjata
anggotanya berasal dari belanda: KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan
Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat, yang saat itu
masih berbentuk Negara bagian Pasundan APRA ingin agar keberadaan Pasundan
dipertahankan sekaligus menjadi mereka sebagai tentara negara federal Jawa
Barat. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan
tindakan teror, puluhan anggota APRIS gugur.
Peristiwa
ini berawal dari tuntunan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari
KNIL terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan
APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT). Ada kekhawatiran dari kalangan tentara
KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pemimpin APRIS. pasukan
KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksidengan menduduki beberapa
tempat penting bahkan menawan panglima Teritorium (wilayah) Indonesia Timur. Pada
April 1950 pemberontakan berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah
pimpinan Kolonel Kawilarang.
H.
Pemberontakan Republik Maluku
Selatan (RNS)
Yang
dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung NIT
(Negara Indonesia Timur). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selata dan
memproklamasikan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian
Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.
I.
Konflik Pergolakan yang Berkaitan
dengan Sistem Pemerintahan
Termasuk
dalam katagori ini adalah persoalan Negara federal dan BFO (Bijeenkomst
Federal Overleg), serta pemberontakan PPRI dan Permesta. Masalah yang
berhubungan dengan Negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati,
Indonesia sepakati akan berbentuk Negara serikat/federal dengan nama Republik
Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya
misalnya adalah negara Pasundan, Negara Madura atau Indonesia Timur. BFO
sendiri adalah badan musyawarah Negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk
oleh Negara Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Pro-kontra
tentang Negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan
pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat
adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan
pusat.
J.
Pemberontakan PRRI dan Permesta
Munculnya
pemberontakan PRRI dan Permesta adanya persoalan di dalam tubuh angkatan darat,
berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi.
Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai
alat perjuangan tuntutan pada Desember 1965 dan Februari 1957 seperti:
1.
Dewan Banteng di Sumatera Barat
yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
2.
Dewan Gajah di Sumatera Utara yang
dipimpin oleh Kolonel Maludi Simbolan.
3.
Dewan Garuda di Sumatera Selatan
yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
4.
Dewan Manguni di Sulawesi Utara
yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
Tuntutan
tersebut jelas di tolak pemerintah. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada
tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya
pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat. Sebagai
perdana menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Bagi Syrifuddin, pembentukan
PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan Negara Indonesia, dan bukan
memisahkan diri. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil
dipadamkan.
K.
Persoalan Negara Federal dan BFO
Setelah
konsep Meja Bundar (KMB) 1949. pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia
Serikat (APRIS) telah menimbulkan psikologis. Ketetapan dalam KMB, menyebutkan
bahwa inti anggota APRIS di ambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari
personil mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama
dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka
ditetapkan sebagai aparat Negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota
TNI ke Negara bagian (Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012).
Kondisi
NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga Negara bila ditinjau dari
kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial yang ada akan terlihat bahwa pluralistis,
suku, agama, ras dan antar golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau
kekerasan massal, tidak bias diterima begitu saja.
Pendapat
ini bias benar untuk sebuah kasus tapi belum tentu benar untuk sebuah kasus
yang lain namun ada kondisi-kondisi struktural dan kultural tertentu dalam
masyarakat yang beranak ragam yang terkadang terjadi akibat dari suatu proses
sejarah atau peninggalan penjajah masa lalu, sehingga memerlukan penanganan
khusus dengan pendekatan yang aktif dan tegas walaupun aspek hukum, keadilan
dan sosial bedaya merupakan faktor berpengaruh dan perlu pemikiran sendiri.
Pemerintah
harus dapat merumuskan kebijakan yang tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan
pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak dan semua
wilayah.
Untuk
mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijakan dan strategi pertahanan
serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Disarankan pemerintah perlu mengadakan
kajian secara akademik dan terus menerus agar didapatkan suatu rumusan bahwa
nasionalisme yang berbasis multi-kultural dapat dijadikan ajaran untuk
mengelola setiap perbedaan agar muncul pengakuan secara sadar/tanpa paksaan
dari setiap warga Negara atas kemajemukan dengan segala perbedaan.
https://drive.google.com/file/d/0B3m9QS6Q7PFVmpJT1Z4TFBMbnM/view?pli=1
http://shshomework.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-ancaman-disintegrasi.html
Komentar
Posting Komentar